Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cilegon menutup paksa sedikitnya empat rumah makan karena buka di siang hari bulan Ramadhan, dalam sebuah razia penertiban warung nasi.

"Pada razia kali ini, kami tidak memberikan sanksi kepada rumah makan yang kedapatan buka pada pagi dan siang hari, tapi saya tadi meminta kepada mereka untuk menutup warungnya," kata Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kota Cilegon, Endang Sudradjat, Senin.

Dia menjelaskan, rumah makan yang kedapatan buka masih menurut Endang, hanya diberikan teguran. "Sanksi tidak kami berikan, tetapi kami berikan surat teguran, kalau nanti mereka masih tetap buka siang hari, maka terpakas kami akan tutup tempat usahanya selamanya, sesuai dengan prosedur" katanya.

Empat rumah makan yang kedapatan buka pada pagi dan siang hari itu diantaranya, dua di depan Ramayana Mall, dan dua lagi di belakang Super Mall Cilegon.

"Kami akan pantau semua rumah makan yang ada di Kota Cilegon, terutama pada titik-titik yang sulit dipantau seperti di belakang mall," katanya menambahkan.

Hasil patroli tersebut katanya akan diserahkan kepada pimpinannya, apakah sanksi yang diberikan berupa teguran keras atau peringatan. "Kami nanti pastikan, apakah itu pelanggaran berat atau tidak, kalau berat, tentunya kami akan lakukan penutupan jika mereka kedapatan buka pada siang hari," ujarnya.

Pantauan di lapangan, pedagang warung nasi yang kedapatan buka di pagi dan siang hari terkejut, ketika puluhan petugas Satpol PP membuka gorden pintu rumah makan yang ditutup sangat rapat.

Tak hanya pemilik rumah makan, tetapi sejumlah pembeli yang tengah asik makan, langsung menghentikan kegiatannya, dan kabur. Selain buruh kasar yang sedang makan, terdapat juga siswa sekolah sedang makan siang didalam warung yang terkena razia Satpol PP.

Diketahui, Pemkot Cilegon pada tanggal 21 Juli 2011 telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) nomor 556.322/2038/Pol PP, prihal instruksi rumah makan untuk menutup tempat usahanya selama umat islam menjalankan ibadah puasa dan buka setelah pukul 16.00 WIB.

Sumber : Antara News

Dinas Peternakan Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, kini kekurangan tenaga penyuluh lapangan, sehingga memengaruhi terhadap peningkatan usaha juga produksi ketersedian pangan.

"Kami setiap tahun mengusulkan kekurangan tenaga penyuluh lapangan itu kepada pemerintah daerah dan provinsi," kata Kepala Bidang Sarana dan Usaha Pertanian Dinas Peternakan Kabupaten Lebak Yayat Sukayat di Rangkasbitung, Senin.

Ia mengatakan, saat ini tenaga penyuluh peternakan sangat minim dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Lebak yang terdiri dari 28 kecamatan dan 345 desa/kelurahan.

Selama ini tenaga penyuluh peternakan yang ada mencapai 10 orang dan empat berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan enam tenaga sukarela.

Idealnya, tenaga penyuluh lapangan itu satu desa satu petugas sesuai Undang-undang Nomor 16 tahun 2006 tentang revitalisasi penyuluh pertanian dan peternakan.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya kekurangan tenaga penyuluh lapangan sebanyak 335 orang sesuai dengan jumlah desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Lebak.

"Kami berharap pemerintah merekrut kembali tenaga penyuluh peternakan dengan membuka lowongan CPNS maupun tenaga berstatus tidak tetap (PTT)," katanya.

Menurut dia, keberadaan penyuluh peternakan sangat dibutuhkan untuk mendorong peningkatan produksi, pembinaan dan sumber daya manusia (SDM) peternak.

Sebab kekurangan tenaga penyuluh tersebut tentu kurang mendukung berbagai program Dinas Peternakan setempat, seperti program swasembada daging di Kabupaten Lebak.

"Saya yakin kalau tenaga penyuluh peternakan dipenuhi maka sektor peternakan di Lebak meningkat dan mendorong suksesnya lumbung pangan yang digencarkan pemerintah," jelasnya.

Kepala Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (B4K) Kabupaten Lebak, Budi Sugianto, mangaku pihaknya mendesak Pemerintah Pusat segera merekrut kembali untuk mengisi desa-desa yang masih kosong tenaga penyuluh peternakan.

Sebab mereka sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pengetahuan peternakan untuk menunjang program ketahanan pangan nasional juga meningkatkan kesejahteraan.

"Saya berharap kekurangan tenaga penyuluh itu bisa terpenuhi," ujarnya.

TANGERANG-Pemerintah Kota (pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel), akan segera menaikkan status lima desa yang ada di wilayah itu menjadi sebuah kelurahan. Demikian yang dikatakan oleh Wali kota Tangsel, Airin Rachmi Diany, kepada wartawan, Selasa (3/5).

"Kami sudah mendengar langsung masukan dari DPRD dan akan mempertimbangkan untuk melaksanakannya. Kami pun sedang melakukan kajian dan evaluasi ke arah peningkatan sumber daya pejabat yang ada saat ini," ucap Airin.

Ditambahkan oleh Sekda Tangsel, Dudung E Diredja, pihaknya sedang mengkaji peningakatan status lima desa itu menjadi kelurahan. Saat ini Tangsel memiliki 49 kelurahan, dan lima desa, dari tujuh kecamatan. "Harapan kami, agar Tangsel tidak ada lagi desa. Dengan begitu jajaran pemerintahan hingga tingkat kelurahan bisa lebih baik koordinasinya," ucapnya.

Terkait wacana tersebut, DPRD Kota Tangsel mendukung penuh. "Khusus untuk peningkatan status desa ini, kami minta agar Walikota segara menyiapkan Raperda (rancangan peraturan aderah) agar bisa segera ditingkatkan statusnya," ucap Ketua Komisi A, Sukarya.

Sementara itu, disoroti pula kualitas para lurah saat ini yang kualifikasinya sangat rendah. Menurut Dudung E Diredja, sekitar 70 persen dari 49 lurah di Kota Tangsel masih belum memenuhi kualifikasi standar jabatan kepangkatan pemerintahan. Penyebabnya, selain masih menyandang sebagai pelaksana tugas (Plt) lurah, juga tidak ada satupun dari lurah yang memenuhi syarat terendah jabatan seorang lurah yakni golongan 3C.

"Kalau dilihat dari golongannya, memang masih banyak lurah yang pangkat maupun golongan jabatannya masih di bawah standar terendah menjadi lurah, yakni Golongan 3C. Terlebih, para lurah tersebut memang bukan berasal dari unsur PNS strukural, tapi diangkat langsung dari kepala desa menjadi Plt Lurah yang mana golongan kepegawaiannya juga tidak ada," ucap Dudung.

Melihat fakta seperti itu, Dudung menegaskan akan segara melakukan kajian dan evaluasi kepegawaian yang ada di Tangsel. Dengan tidak terpenuhinya kualifikasi standar lurah, kata Dudung, bisa berdampak langsung pada sistem palayanan yang ada. "Kami memang sedang berusaha untuk meningkatkan sisi pemerintahah kita dengan menempatkan orang yang tepat sesuai dengan golongan dan keahliannya. Makanya, soal lurah ini juga jadi kajian kami," ucapnya.(DRA)(tangerangsews.com)

Bupati Lebak, H. Mulyadi Jayabaya meresmikan mesjid Jamiatul Falah di Kampung Kadu Pocol Desa Marga Mulya Kec. Cileles, senin (6/6/11)..

Dalam kesempatan tersebut Bupati didampingi oleh Wakil Bupati, para Asssisten dan para kepala SKPD. Turut hadir dalam acara tersebut anggota DPRD Kab. Lebak Dapil Cileles.

Dalam kesempatan tersebut sedianya Proyek PNPM Mandiri Perdesaan TA 2010 akan ikut diresmikan oleh Bupati, namun ditunda peresmiannya karena akan dilaksanakan pengecekan terlebih dahulu oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati agar kualitas hasil-hasil pembangunannya dapat diketahui kualitasnya. Hal ini dilakukan Karena kualitas merupakan hal terpenting dalam pembangunan terutama pembangunan fisik yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat yang selanjutnya menjadi tanggungjawab masyarakat juga untuk dijaga dan dirawat, karena Cileles sudah cukup mendapat perhatian dari pemerintah daerah namun masih kurang dari segi pemeliharaan yang dilakukan oleh masyarakat.

Selanjutnya Dalam bidang pendidikan, Bupati memberikan apresiasi yang tinggi kepada insan pendidikan di Kecamatan Cileles yang telah meraih prestasi cukup membanggakan, yaitu tingkat kelulusan siswa SMP dan SMA pada Ujian Nasional 2011 mencapai kelulusan 100% , hal ini menunjukan bahwa kepedulian terhadap pendidikan mulai meningkat. Pendidikan merupakan modal dasar untuk mengejar ketertinggalan dan mengentaskan kemiskinan, anak-anak merupakan calon pemimpin di masa mendatang oleh karena itu kita harus senantiasa mendorong untuk tetap emangat belajar. Pemkab Lebak mendukung dunia pendidikan dengan program wajar dikdas 12 tahun, dan menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu.

Terkait dengan program Raskin tahun 2011 ini, Bupati mengharapkan agar tidak ada lagi penyelewengan yang dilakukan para oknum untuk kepentingan pribadi, karena pada dasarnya raskin ini diperuntukan untuk masyarakat tidak mampu.

Salah satu tokoh masyarakat setempat H. Muslim memberikan dukungan kepada H. Mulyadi Jayabaya untuk maju sevagai calon Gubernur Banten yang akan diselenggarakan Oktober 2011 nanti, JB (panggilan akrab Bupati Lebak) mengucapkan terima kasih atas segala dukungan moril dari masyarakat untuk maju di Pilgub Banten ini, namun untuk saat ini JB menyatakan hanya ingin berkonsentrasi dahulu dalam hal pembangunan di Lebak agar menuju kearah yang lebih baik lagi, sehingga masyarakat Lebak bisa menikmati hasil pembangunan dan segera keluar dari ketertinggalan.

Selain itu Bupati juga menharapkan agar masyarakat dapat menjadi pemilih yang cerdas untuk memilih calon pemimpin yang memmiliki komitmen untuk membangun Banten, seperti yang kita harapkan bersama.

Di akhir acara JB menyerahkan santunan untuk anak yatim piatu dan janda jompo sebanyak 200 orang, dan bantuan senilai lima juta rupiah dari Bazda Lebak untuk pembangunan menara mesjid.

Sumber : Humas Lebak

Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten, melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat akan mengelola konsesi pertambangan panas bumi di Gunung Endut, Kecamatan Sobang.

"Bila dikelola oleh BUMD sumber potensi panas bumi itu dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp175 miliar," kata Bupati Lebak H Mulyadi Jayabaya di Rangkasbitung, Senin.

Bupati mengatakan, pihaknya sudah mendapat izin dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang penetapan wilayah konsesi pertambangan (WKP) panas bumi (geotermal) di kawasan Gunung Endut.

Pemerintah daerah beberapa bulan lalu sudah mengajukan WKP kepada Kementerian ESDM untuk mengoptimalkan potensi geotermal di kawasan Gunung Endut.

Kawasan Gunung Endut seluas 25.670 hektare dan memiliki panas bumi sekitar 80 Megawatt.

Pengelolaan sumber panas bumi tersebut nantinya dilakukan oleh BUMD yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga namun, jika melibatkan pihak ketiga maka sepenuhnya harus melalui proses pelelangan secara terbuka.

Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan Kementerian ESDM menunjukan bahwa kawasan Gunung Endut tersebut merupakan WKP dan memiliki potensi geotermal.

Pengelolaan potensi geotermal memiliki sumber energi juga dinilai ramah lingkungan.

Panas bumi pada dasarnya energi berupa uap yang berasal dari air dalam tanah yang dipanaskan oleh magma gunung berapi.

Apabila jumlah pohon berkurang, secara otomatis air tanah yang bisa diserap dan dipanaskan berkurang.

"Geotermal bergantung pada kelestarian lingkungan dan tidak mungkin terjadi kerusakan lingkungan akibat penambangan ini," katanya.

Mulyadi optimistis tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat juga bisa menurunkan angka kemiskinan apabila kawasan Gunung Endut dikelola sumber pertambangan panas bumi.

Saat ini, kata dia, kategori hidup dibawah garis kemiskinan mencapai 52.75 jiwa dari 1,2 juta penduduk Kabupaten Lebak.

Selain itu juga bisa membantu proses percepatan pembangunan agar keluar dari predikat daerah tertinggal.

"Mudah-mudahan dengan diberikan izin pengelolaan WKP dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga mampu bangkit dari ketertinggalan," kata Mulyadi Jayabaya yang juga sebagai Ketua Asosiasi Kabupaten Tertinggal (Askati).***5***

Sumber : Antara News

Jembatan gantung yang menghubungkan 2 kecamatan yang berada diperbatasan Kampung Sasak Desa Cikate Kecamatan Cigemblong dan Kampung Cimuncang Kaler Desa Gunung Gede Kecamatan Panggarangan, Kamis 26 Mei 2011 diresmikan oleh Bupati Lebak.

Turut hadir mendampingi kegiatan Bupati pada acara tersebut Kepala SKPD dan beberapa Pejabat dari PT. Krakatau Steel tbk Cilegon.

Jembatan gantung tersebut dibangun oleh PT KS yang bersumber dari dana CSR dan menghabiskan biaya sebesar 505 juta Rupiah serta pelaksanaan pembangunannya berjalan selama 2 bulan dari 1 bulan yang direncanakan, menurut ketua tim pembangunan jembatan gantung dari PT KS bapak Kamarul Hajar bahwa pembangunan jembatan gantung tersebut ditargetkan selesai selama 1 bulan, yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Februari, namun karena ada kendala teknis, sehingga jembatan gantung tersebut dapat diselesaikan selama 2 bulan dengan panjang 50 meter dan lebar 1,2 meter.

Dirut PT KS yang diwakili oleh bapak Tono Saputra mengatakan bahwa kegiatan ini dijalankan atas kepedulian PT KS terhadap masyarakat, "alhamdulilah di Banten kami sudah melaksanakan program bantuan pembangunan dan salah satunya di Kabupaten Lebak.

Selanjutnya bapak Tono saputra atas nama PT KS menyerahkan hasil pembangunan jembatan gantung ini kepada Pemerintah Kabupaten Lebak.

Bupati Lebak dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kepedulian PT KS yang telah membantu Pemerintah Daerah dalam bidang pembangunan, khususnya pembangunan jembatan gantuhg ini.

Kepada PT KS bupati menyampaikan bahwa di Kabupaten Lebak kaya akan sumber daya alam, salah satunya adalah potensi batu kapur yang tersdia dibeberapa kecamatan, jadi apabila PT KS membutuhkan bahan baku untuk produksi diantaranya adalah batu kapur, Kabupaten Lebak siap berkerjasama dengan PT KS.

Terkait pembangunan di Kabupaten Lebak, Bupati menyampaikan bahwa mudah-mudahan pada tahun 2012 jalan cigemblong - Panggarangan yang melintasi kawasan Gunung Gede insya Allah mudah-mudahan sudah di Hotmix.

Terpisah tokoh masyarakat Desa Gunung Gede bapak H. Suwandi mengatakan sukur alhamdulilah atas dibagunnya jembatan ini, karena ini merupakan dambaan warga 2 Desa dari sejak dulu.

" alhamdulilah walaupun hanya bisa dilintasi oleh manusia dan kendaraan roda 2, kami merasa bersyukur, karena dengan adanya jembatan gantung ini kami mendapatkan kemudahan akses menuju ke luar Desa."

Sumber : Humas Lebak

"Penyebab kemiskinan dan ketertinggalan karena kurangnya sarana pendidikan, kesehatan dan infrastruktur oleh karena itu Pemkab Lebak akan terus berusaha secara konsisten untuk terus meningkatkan sarana dan prasarana pendukung tersebut agar Kabupaten Lebak dapat segera keluar dari ketertinggalan." Demikian disampaikan oleh JB (Panggilan akrab Bupati Lebak) pada saat acara Peresmian Proyek PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2010 di Kecamatan Cijaku, Bupati didampingi oleh para pejabat Pemkab Lebak seperti Assda 2, Assda 3, para Kepala SKPD serta para pejabat terkait lainnya

Pada sela-sela acara tersebut, tokoh masyarakat Kec. Cijaku, KH. Suja'i yang mewakili seluruh elemen masyarakat menyampaikan dukungan masyarakat terhadap JB untuk maju di Pilgub 2011 diapresiasi dengan baik, hal ini sebagai bukti bahwa masyarakat menilai positif kinerja JB yang selama masa kepemimpinannya berhasil membangun Kab. Lebak kearah yang lebih baik.

Terkait dengan dukungan tersebut Bupati menyatakan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh elemen masyarakat, sekaligus juga Bupati menjelaskan bahwa insya Allah akan maju, "tunggu saja saatnya nanti, saat ini saya masih akan tetap fokus untuk membangun Lebak, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut Bupati mengingatkan kepada para Kepala Desa terkait dengan pesta demokrasi tahun ini yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten periode 2011-2016 agar tidak terbawa arus Politik yang dapat menyebabkan kerugian terhadap masyarakat.

Lebih jauh bupati mengatakan bahwa untuk pembangunan di desa sekarang ini harus didorong dengan adanya pembuatan RAPBDes yang kemudian disampaikan kepada pemkab Lebak sehingga pembangunan benar-benar dapat menyentuh semua lapisan masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat. Selain itu juga transparansi di bidang keuangan tingkat desa juga harus ditingkatkan sehingga masyarakat akan tahu kondisi keuangan yang ada di desanya. Serta pengawasan terhadap kinerja perangkat pemerintah agar lebih ditingkatkan sehingga kerjasama dan koordinasi antara masyarakat dengan pemkab dapat terjalin dengan baik.

Camat Cijaku Drs. Dede Sutisna, MM dalam laporannya menyampaikan bahwa pada tahun anggaran 2011 alokasi dana PNPM Mandiri Pedesaan untuk Kecamatan Cijaku sebesar 8 miliar rupiah dan akan dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur, penyuluhan, pelatihan, dll.

Diakhir acara Bupati memberikan bantuan untuk pembangunan Mesjid Agung Cijaku sebesar 15 juta rupiah dari Pemkab Lebak dan bantuan material bangunan dari Keluarga Besar H. Mulyadi Jayabaya.

(Sumber : Humas Lebak)

Apel pagi yang dilaksanakan di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang yang diikuti dengan kegiatan Serah Terima Jabatan (Sertijab) para pejabat di lingkungan Setda (18/05). Sertijab dilaksanakan setelah sebelumnya pada tanggal 11 mei 2011 diadakan mutasi para pejabat esselon II, III dan IV dilingkungan Pemda Pandeglang.

Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan di lingkungan setda disaksikan oleh Sekretaris Daerah Drs. H. Endjang Sadina, M.Si, Assisten Administrasi Umum Drs. H. Dodo Djuanda, dan para Peserta Apel Pagi.

Adapun para pejabat yang melakukan sertijab diantaranya :

1. H. Endang Suhaeris, S.os, MM yang mengisi jabatan Staff Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik;

2. Drs. Ramadani yang mengisi jabatan Kepala Bagian Adm Pembangunan;

3. Yahya Gunawan Kasbin, yang mengisi jabatan Kepala Bagian Adm Perekonomian;

4. Ali Fahmi Sumanta, SH, M.Si yang mengisi jabatan Kepala Bagian Umum;

5. H. Entus Bakti, SH, MM yang mengisi jabatan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat;

6. Rd. Ahmad Taufik Yusuf, S.Sos yang mengisi jabatan Kepala Bagian Organisasi;

Dalam sambutannya Sekretaris Daerah Pandeglang Endjang Sadina mengucapkan selamat atas di mutasinya para pejabat di lingkungan Setda, beliau juga berharap agar para pejabat siap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. “Mutasi atau rotasi di lingkungan pegawai merupakan hal yang biasa, ini dilakukan dalam upaya mengisi kekosongan jabatan atau supaya memberikan suasana baru di lingkungan kerjanya masing-masing”, tambahnya.

(humas pdg)